Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI Terjunkan Tenaga Ahli Untuk Kawal Urusan Izin ke BPOM

KEDIRI - Kegiatan Komunikasi informasi Edukasi (KIE) Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan melakukan sosialisasi terkait izin pelaku usaha UMKM warga serta tokoh masyarakat Kabupaten Kediri.

Kegiatan sosialisasi dari Komisi IX DPR RI dan BPOM Pusat berlangsung di Balai Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Jawa Timur, Kamis (21/4/2022) pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat

Dalam kegiatan sosialisasi ini menghadirkan nara sumber Imelda Ester Riana, S.T., M.KM selaku Pangawas Farmasi dan Ahli Madya dan Perwakilan Loka POM Kediri Lidia selaku Pengawasan Farmasi dan Makanan.

Dalam sambutannya Nurhadi, S.Pd anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan, bagi para pelaku UMKM warga Desa Kalirong terkait produk jamu tradisional atau herbal punya kekhawatiran kalau mau mengurus izinnya sulit dan mahal. 

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

"Jadi kekhawatiran para pelaku UMKM akan dijawab dan dijelaskan langsung oleh BPOM. Kehadiran BPOM di tengah-tengah warga dan para pelaku UMKM agar mendapatkan informasi dan edukasi ternyata mengurus izin BPOM mudah, " urainya.

Pada pelaku UMKM di Kabupaten Kediri semakin tumbuh dan berkembang, khususnya Kecamatan Tarokan, Banyakan dan Semen. Selain itu, Komisi IX mendorong  BPOM untuk sering aktif dan menjemput bola tidak hanya menunggu di kantor Loka Pom di Jalan PK Bangsa.

Baca juga: Tony Rosyid: Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

"Tetapi, BPOM kita ajak turun langsung menemui para pelaku UMKM sekaligus mengedukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengkonsumsi obat tradisional atau jamu yang tidak mengandung bahan bahan yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi, " jelasnya.

Disinggung terkait mengurus izin yang sulit. Nurhadi sangat serius dan akan menugaskan salah satu tenaga ahli Bacrul Azami saya wajibkan untuk mendampingi para pelaku UMKM khususnya dari Kabupaten Kediri sampai bisa memperoleh izin TR dari BPOM. "Jadi tidak ada tujuan untuk mempersulit para pelaku UMKM mengurus izinnya, " tegasnya.

Baca juga: KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem Keterbukaan Data Kunci Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Nurhadi menegaskan, kalau bisa tahun ini memperlakukan aturan yang mempermudah ekonomi bangkit, BPOM kita dorong izin jangan dipersulit. Jangan pakai regulasi yang mempersulit para pelaku UMKM. 

"Yang penting produknya sudah standarisasi tidak mengandung bahan kimia obat dan para pelaku di dorong   dengan modal yang sangat kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, " tutup Panglima Nurhadi.

Baca juga: Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas

Sementara itu, Kades Kalirong Imam Jami'in menyampaikan, dengan kegiatan sosialisasi ini kami mengucapkan terima kasih dan merasa bangga Desa Kalirong dikunjungi anggota DPR RI.

Kami sangat berharap dengan kehadiran Nurhadi dari Komisi IX yang membidangi kesehatan dan BPOM bisa memberi arahan dan edukasi serta menjembatani kalau ada kesulitan dalam mengurus izin usaha. 

Menurutnya dengan kemudahan diberi izin maka pelaku usaha akan sangat terbantu dan bisa meningkatkan usahanya yang akan berdampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Warga Desa Kalirong yang bisa dikatakan sentra usaha krupuk dan susu kedelai. Bahkan untuk pemasaran sudah di tingkat Nasional, baik wilayah Jakarta dan Kalimantan, " tutup Imam Jami'in yang juga menjabat Ketua PKD.

Baca juga: Pengamat Politik, Tony Rosyd : Ganjar Jauh Berbeda Dengan Jokowi