Ketua LSM Ratu Kediri Datangi Kantor Dinkes Minta Transparansi Gunakan Anggaran

KEDIRI - Saiful Iskak Ketua LSM RATU (Rakyat Muda Bersatu) Kediri mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri melakukan aksi damai terkait keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran tahun 2020-2022. 

Saiful diterima langsung Baidowi Sekretaris Dinkes Kota Kediri berlangsung di ruangan Kepala Dinkes Kota Kediri didampingi Bagus Hermawan Sekretaris Kesbangpol, Selasa (27/2/2024) pukul 11.15 WIB. 

Baca juga: Tinjau Vaksinasi dan Lokasi Isoter, Kapolri Minta Forkopimda Perkuat Pencegahan Lonjakan Covid-19

Usai pertemuan dengan Sekdin, Saiful Iskak Ketua LSM RATU kepada wartawan mengatakan, sebelumnya kita sudah berkirim surat meminta keterbukaan terkait penggunaan anggaran tahun 2020-2022.

Baca juga: Polres Kediri Kota Lakukan Vaksin Booster kepada Rekan Media Kediri Raya

Selama ini kami merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi keterbukaan terkait pengunaan anggaran pada Dinkes. Mengingat anggaran pada Dinas tersebut mencapai ratusan miliar. 

Dicontohkan Saiful terkait rehabilitasi puskesmas setiap tahun selalu ada, hal ini kami juga membutuhkan informasi keterbukaan penggunaan anggaran tersebut. 

Baca juga: Babinsa Kelurahan Banjarmlati - Mojoroto Monitoring Jalannya Vaksinasi Di MI Islamiyah

"Dikarenakan, ada kemungkinan dugaan potensi dan kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai melanggar hukum. Kami sebagai LSM berhak untuk mendapatkan informasi keterbukaan itu mengacu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, " ujarnya. 

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr.Muhammad Fajri Mubasysyir melalui Sekretaris Baidowi menyampaikan, hasil pertemuan dengan Ketua LSM Ratu terkait permintaan tentang data sebelumnya kita harus minta ijin lebih dulu dengan Kepala Dinas. 

Baca juga: Direktur RSUD Dr. Soetomo Siap Dukung Proses Uji Klinis Vaksin Merah Putih

"Atas masukkan dari Buyung sapaan Bagus Hermawan selaku Seketaris Kesbangpol terkait permintaan data itu ada mekanisme harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Kediri, " ungkap Baidowi.