Warga Desa Bulusari Masih Nuntut Perbedaan Harga Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Kediri

KEDIRI - Puluhan warga Desa Warga Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri menanyakan permasalahan perbedaan harga pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT SDHI. 

Perwakilan warga melakukan aksi damai untuk menanyakan kejelasan perbedaan harga pembebasan lahan bertempat di rumah warga setempat, Senen (6/3/2023) pukul 09.00 WIB. 

Baca juga: Plt Minta Maaf, CMMI Bogor Raya Hormati Keputusan Ulama

Aksi perwakilan warga Desa Bulusari mendapat pengawalan dari Polsek Grogol dan Tarokan serta personil Satpol PP Kabupaten Kediri. 

Adi Lumadiyo didampingi Ongki Saputro  selaku Perwakilan Warga Desa Bulusari mengatakan kepada wartawan, terkait permasalahan harga pembebasan lahan bandara kami sudah menempuh jalur resmi mulai Desa, Camat dan Bupati Kediri atau Pemerintah Kab Kediri. 

Baca juga: IKN Nusantara Menjadi Peluang Usaha Generasi Muda

"Sebelumnya, perwakilan Desa Bulusari melakukan audensi dengan Bupati Kediri beserta staf-stafnya di ruang Bupati. Kami dari perwakilan warga didampingi Camat Tarokan dan Camat Grogol, Kades Bulusari, Kasun Bulusari Selatan dan perwakilan Desa Grogol, " kata Madiyo panggilan dari Adi Lumadiyo. 

Menurut Madiyo bahwa hasil pertemuan dengan Bupati Kediri setelah warga menyampaikan keluhan yang dialami warga Desa Bulusari dari perwakilan Pemkab Kediri berjanji akan mempertanyakan dan bila perlu akan menyampaikan ke pihak PT SHDI terkait persoalan yang dialami warga Desa Bulusari.

Baca juga: LiMPO Indonesia: Dukung Kepemimpinan Perempuan di Tubuh Kemenpora

"Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan dan belum ada jawaban yang pasti dari pihak Pemkab Kediri, " terang Madiyo. 

Lanjut Madiyo bahwa kami tidak menyerah dan terus berjuang terkait persoalan yang dialami wara. Kami mengirim surat keluhan warga Desa Bulusari kepada DPRD Kabupaten Kediri. Dikarenakan, kami menganggap Dewan sebagai perwakilan rakyat dan bisa menampung aspirasi warga.

Baca juga: Upah Murah Jangkiti Oknum Pengusaha Bali, Gung De: Pemerintah Wajib Tindak Tegas Upaya Perbudakan

"Namun, yang terjadi dari pihak DPRD Kabupaten Kediri terkait permasalahan pembebasan lahan dari warga Desa Bulusari dari dewan menerima surat dari warga terkait pembatalan audensi, padahal selama ini warga Desa Bulusari tidak pernah membatalkan audensi, " urai Madiyo. 

Pihak dewan menunjukkan surat pembatalan audensi dengan warga Desa Bulusari yang sudah di program oleh DPRD. 

Baca juga: Dr. Purwadi : BUMN dan BUMD Dapat Bekerjasama Dalam Pembangunan IKN

"Anehnya, kami dari pihak warga Desa Bulusari tidak merasa membatalkan audensi. Tapi, kami juga menduga ada oknum yang sengaja menyodori blangko tanda hadir yang kemudian blangko tersebut dilampirkan pada surat pembatalan audensi. Jadi seolah-olah blangko tanda hadir tersebut sebagai bentuk pembatalan audensi atas persetujuan dari warga Desa Bulusari, " jelasnya. 

Madiyo juga menambahkan, sejauh ini belum ada RDP dari pihak dewan dengan warga Desa Bulusari. Ada saran dari pihak Dewan disuruh membuat surat lagi dan tanda terima masih saya simpan. Saya tanyakan surat audensi dari Warga Desa Bulusari yang masuk sejauh mana apa sudah di agendakan, khususnya Komisi I yang membidangi. 

"Dijawab dari pihak sekretariat pendamping Komisi I katanya surat permasalahan dari Bulusari tidak dimasukkan agenda dewan, karena mau diselesaikan secara internal, " terang Madiyo. 

Terpisah Kepala Desa Bulusari saat di konfirmasi wartawan melalui via WhatsApp terkait aksi damai yang dilakuan warganya. Kades Bulusari menjawab sebaiknya Bapak. turun ke warga langsung Gih. "Pangapunten Gih pak, " jawab Kades Bulusari singkat. 

Sementara itu, Camat Tarokan Suharsono saat dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait aksi damai yang dilakukan warga Bulusari. Pesan lewat WhatsApp hanya dibaca terlihat centang dua dan muncul warna biru atau hanya dibaca saja. (prijo atmodjo) 

Baca juga: Adukan ke ATR/BPN Jakarta, Jro Kepisah Ingin Wacana Menteri Tentang Mafia Tanah Terealisasi